Langsung ke konten utama

Muhammadiyah dan Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dau: Membangun Sinergi untuk Keadilan Sosial

Ilustrasi: Canva AI: Sinergi Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Agama Islam dalam Kebijakan Pemerintahan

Muhammadiyah menunjukkan pendekatan yang lebih berimbang dalam keterlibatan Muhammadiyah untuk membentuk arah kebijakan pemerintah, dengan fokus pada prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Cara pandang ini tumbuh dari sejarah organisasi dan pemikiran filosofis para pemimpinnya, seperti Amien Rais dan Buya Hamka.

Amien Rais memperkenalkan ide "Politik Adiluhung" sebagai cara untuk ikut berperan dalam mengarahkan kebijakan pemerintah di Indonesia dengan nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam. Buya Hamka juga mendukung pandangan ini, melihat keterlibatan Muhammadiyah dalam kebijakan pemerintah sebagai sarana untuk kebaikan bersama, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi.


Keterlibatan Muhammadiyah bersama Pemerintah Kecamatan Dau


Muhammadiyah mengambil sikap kritis tapi tetap fleksibel dalam partisipasinya untuk turut membentuk arah kebijakan pemerintah. Organisasi ini juga memanfaatkan modal sosialnya, seperti lembaga pendidikan dan kesehatan, untuk berperan serta dalam kebijakan pemerintah.


Ketua Pimpinan Cabang Dau, Sukmajaya, mengungkapkan peran Muhammadiyah Dau di pemerintahan Kecamatan Dau. Peran aktif Muhammadiyah Dau di antaranya ditunjukkan dalam keterlibatan beberapa pimpinan Muhammadiyah sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di level kecamatan, seperti pengajian akbar bersama, pawai sambut ramadhan, serta mediasi warga menghindari konflik karena pendirian gereja di Kalisongo.


Selain itu, Sukmajaya juga mengungkapkan bahwa Muhammadiyah juga dilibatkan untuk urun rembug dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Dau.


Peran Angkatan Muda Muhammadiyah bersama Pemerintahan Kecamatan Dau


Angkatan Muda Muhammadiyah semakin aktif dalam ikut membangun arah kebijakan, yang menunjukkan perubahan strategi untuk lebih terlibat dalam pengembangan kebijakan nasional, tapi tetap menjaga nilai-nilai inti organisasi. Meski peran yang diambil ini lebih condong ke moral dan sosial, namun ada juga kritik yang menyatakan pendekatan ini bisa membuat misi keagamaan Muhammadiyah jadi terpinggirkan, dan bahkan memicu konflik antara ambisi politik dan komitmen spiritual.


Haneef Nouval, Wakil Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dau, bahwa Pemuda Muhammadiyah Dau, sebagai salah satu unsur Angkatan Muda Muhammadiyah, berkomitmen untuk mendukung pemerintahan dengan berbagai cara sebagai implementasi konsep Darul Ahdi wasy Syahadah yang diyakini oleh muhamadiyah. Beberapa langkah yang ditempuh adalah berperan aktif dalam forum-forum strategis, aktif dalam perhelatan politik, aktif berkolaborasi dengan saudara lintas ormas dan lain sebagainya.


Nouval, yang juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang ini, juga menambahkan bahwa hal ini harus diiringi dengan kemampuan kader dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu pembinaan kader muda Muhammadiyah melalui berbagai forum dan sarana senantiasa dilakukan sebelum penugasan / pengutusan agar kader tak salah langkah dalam berdiaspora


Dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara nilai moral dan tanggung jawab sosial, Muhammadiyah berhasil menunjukkan kontribusi yang bermakna dalam membangun arah kebijakan pemerintah, khususnya di Kecamatan Dau. Partisipasi aktif Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah dalam berbagai forum dan kolaborasi lintas ormas mencerminkan komitmen organisasi ini untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Melalui peran strategis ini, Muhammadiyah terus berupaya menjadi bagian dari solusi, menguatkan keadilan sosial, dan mendukung pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Pewarta:

Ali SK

Komentar